Merayakan kebangkitan nasional pertanian Indonesia
Repost - antaranews.com
Kuntoro Boga Andri Kepala BRMP Perkebunan, Kementan
Jakarta (ANTARA) - Pertanian Indonesia menuju kebangkitannya di tengah perayaan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei tahun ini.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa sektor Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan double digit pertama kalinya dalam 15 tahun terakhir, yakni sebesar 10,52 persen year-on-year (yoy) pada triwulan I 2025.
Pada 2023, perekonomian nasional tumbuh 5,05 persen dan pada 2024 naik menjadi 5,08 persen, di mana sektor pertanian terus berkontribusi positif.
Komitmen pemerintah terhadap petani tampak dari berbagai program pendukung seperti penyediaan pupuk, kredit murah, teknologi, serta jaminan harga. Ekonomi kerakyatan di desa diarahkan untuk menumbuhkan perekonomian berbasis rakyat agar petani mendapat bagian lebih besar dari rantai nilai.
Sebagaimana Menteri Pertanian menyatakan, sinergi program pertanian modern ditujukan untuk mengurangi pengangguran, menurunkan angka kemiskinan, dan PDB (Pendapatan Domestik Bruto) bisa naik karena ekonomi kerakyatan bergerak dari desa.
Optimisme ini didukung data BPS bahwa dari total sekitar 27,8 juta petani di Indonesia, sekitar 17,25 juta di antaranya adalah petani gurem. Keberhasilan menjangkau petani kecil inilah yang menjadi indikator utama bangkitnya ekonomi petani Indonesia.
Dalam menghadapi tantangan geopolitik dan perubahan iklim, sektor tanaman pangan tetap menjadi perhatian utama.
Berdasarkan data BPS, produksi padi nasional pada 2024 mencapai 53,14 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 30,62 juta ton beras, dengan luas panen 10,05 juta hektare. Kondisi produksi padi dipengaruhi oleh iklim, serangan hama, dan pergeseran pola tanam.
Sementara itu, data hingga Maret 2025 menunjukkan produksi padi telah mencapai 14,97 juta ton GKG dari total luas panen sekitar 2,85 juta hektare, dengan rincian produksi pada Januari sebesar 2,16 juta ton, Februari 3,88 juta ton, dan Maret 8,93 juta ton GKG.
Jika tren ini berlanjut, produksi padi pada 2025 berpotensi mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, memperkuat optimisme terhadap ketahanan pangan nasional.
Untuk mendukung sektor pertanian, pemerintah memperkuat kebijakan strategis, termasuk peningkatan subsidi pupuk dan reformasi tata kelola distribusinya.
Atas arahan Presiden, kuantum pupuk bersubsidi pada 2024 ditingkatkan dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton, mengubah pendekatan berbasis anggaran menjadi berbasis volume. Dampaknya, hingga akhir 2024, distribusi pupuk subsidi mencapai 7,31 juta ton, melebihi alokasi awal.
Pemerintah juga memangkas birokrasi dengan menerbitkan Perpres yang memungkinkan penyaluran pupuk langsung dari produsen ke gabungan kelompok tani (Gapoktan), serta menghapus kuota bulanan agar petani dapat menebus pupuk kapan saja.
Di sisi lain, untuk mengatasi kendala air, Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan pompanisasi besar-besaran dan mendorong pembangunan embung pertanian sebagai cadangan air mikro. Pemerintah desa bahkan diminta mengalokasikan minimal 20 persen dana desa untuk pertanian termasuk pembangunan embung demi memperkuat ketahanan pangan.
Di samping itu, pemerintah memperkuat cadangan pangan nasional, terutama melalui peningkatan stok beras. Sepanjang 2024, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama BULOG berhasil melipatgandakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari target 1,2 juta ton menjadi sekitar 2 juta ton di akhir tahun.
Memasuki panen raya 2025, BULOG terus menyerap hasil produksi dalam negeri secara masif, dengan harga penyerapan gabah (HPP) dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram. Per Mei 2025, total stok beras dalam pengelolaan BULOG tercatat mencapai 3,5 juta ton, menjadi instrumen vital untuk stabilisasi harga dan pasokan pangan nasional.
Dengan cadangan pangan yang jauh lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Indonesia kini lebih siap menghadapi gejolak harga dan potensi krisis pangan, sekaligus melindungi petani dan konsumen dari fluktuasi pasar.
Diversifikasi produksi dan ekspor rakyat
Subsektor hortikultura dan perkebunan Indonesia menunjukkan tren ekspor yang positif hingga tahun 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa nilai ekspor buah-buahan pada tahun 2023 mencapai 637,93 juta dolar AS (setara Rp10,5 triliun) dengan volume sebesar 1,20 juta ton.
Nilai ekspor manggis pada tahun 2023 mencapai 111,95 juta dolar AS (Rp1,8 triliun), naik 48,13 persen secara tahunan. Ekspor nanas juga melonjak sekitar 50 persen dengan nilai 5,61 juta dolar AS (Rp92 miliar). Ekspor pisang dan buah tropis lainnya tumbuh stabil seiring meningkatnya permintaan di Asia dan Timur Tengah.
Sayuran dataran tinggi seperti kentang, kubis, dan wortel mulai menembus pasar ekspor meskipun volumenya masih relatif kecil.
Di subsektor perkebunan, kelapa sawit masih mendominasi ekspor meskipun menghadapi fluktuasi harga. Selain kelapa sawit, komoditas utama seperti kopi, kakao, karet, dan kelapa berkontribusi signifikan.
Sepanjang tahun 2023, Indonesia mengekspor kopi sebanyak 276,28 ribu ton dengan nilai 915,91 juta dolar AS (Rp15 triliun), mencatat rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Ekspor biji kakao dan produk olahannya mencapai 339,99 ribu ton senilai 1,20 miliar dolar AS (Rp 20 triliun) pada tahun 2023.
Komoditas kelapa dan turunannya juga terus diekspor dan Indonesia merupakan eksportir minyak kelapa terbesar kedua di dunia dengan pangsa sekitar 22 persen dari nilai ekspor global. Hal ini menunjukkan pentingnya kelapa, termasuk minyak kelapa, kopra, dan santan, sebagai sumber devisa dari sektor perkebunan.
Di sektor peternakan, pertumbuhan produksi relatif stabil. Pemerintah menargetkan peningkatan produksi daging, susu, dan telur setiap tahun, yang sebagian dicapai melalui program intensifikasi sapi perah, ayam petelur, dan hijauan pakan.
Sebagai contoh, upaya stabilisasi harga telur dan ayam hidup mulai membuahkan hasil. Ketika harga ayam hidup sempat turun ke Rp13.000/kg, Kementerian Pertanian mengintervensi pasar dengan mengendalikan stok DOC (anak ayam), mendorong integrator dan pabrik pakan untuk menyerap ayam dari peternak mandiri minimal 2,4 kg seharga Rp17.000/kg, serta melarang penggunaan telur tetas sebagai telur konsumsi. Hasilnya, harga naik dan peternak kembali mendapatkan manfaat.
Berbagai kebijakan juga telah diluncurkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di sektor pertanian. Reforma agraria terus menjadi prioritas melalui redistribusi lahan bagi jutaan petani kecil, sedangkan pemberdayaan wilayah didukung dengan alokasi dana desa untuk irigasi mikro dan penguatan usaha tani.
Program padat karya terus digulirkan untuk memperluas areal tanam dan melibatkan lebih banyak petani. Akses pasar ekspor dibuka lebar melalui diplomasi dagang dan penghapusan hambatan ekspor.
Dalam penguatan kelembagaan, pemerintah mendorong pembentukan koperasi dan kemitraan dengan pelaku usaha besar melalui konsep korporasi pertanian, yang bertujuan mempersingkat rantai distribusi dan meningkatkan margin keuntungan bagi petani.
Di tengah krisis iklim dan ketidakpastian ekonomi global, penguatan ekonomi kerakyatan bukan sekadar wacana, tetapi perlu kita rayakan dengan menciptakan sektor pertanian dan petani yang sejahtera, mendorong pertumbuhan inklusif, dan mewujudkan kedaulatan pangan nasional.